Berbagi Info Terbaik

Cepatinfo.com

VP Amin memimpin rapat paripurna ke-2 komite keuangan Islam

Jakarta Cepatinfo.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku ketua eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah (KNEKS) memimpin rapat pleno kedua KNEKS, Senin.

Dalam sambutan pembukaannya, Amin mengatakan rapat pleno kedua diadakan untuk mengevaluasi tindak lanjut instruksi yang telah disepakati dalam rapat pleno KNEKS pertama pada 30 November 2021.

“Pada rapat paripurna pertama, saya sampaikan bahwa program KNEKS harus lebih konkrit dan terukur untuk memastikan KNEKS bekerja (efektif). Hari ini, kami akan mengevaluasi tindak lanjut instruksi tersebut,” kata Wapres.

Amin mencatat, rapat paripurna juga bertujuan untuk memastikan langkah-langkah yang tepat diambil untuk mencapai tujuan utama Indonesia sebagai produsen produk halal global utama pada tahun 2024.

Sambil memuji para pejabat KNEKS dan kementerian dan lembaga pemerintah atas kerja kerasnya, Amin mengimbau semua pihak untuk bekerja cepat dan bergerak bersama untuk mencapai tujuan bersama.

Para pejabat dari 26 kementerian dan lembaga pemerintah, anggota dan organisasi non-anggota KNEKS, serta beberapa pemimpin daerah menghadiri rapat pleno yang dipimpin oleh wakil presiden.

Ia mengatakan, tema rapat pleno adalah "Bergerak Lebih Cepat Mewujudkan Indonesia Sebagai Produsen Halal Global Utama".

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku sekretaris KNEKS mencatat, rapat paripurna kedua ini bertujuan untuk menyampaikan kemajuan yang dicapai program-program KNEKS, termasuk 13 program prioritas yang telah disepakati sebelumnya.

Sebelumnya, Indrawati menyatakan sidang paripurna kedua ini diselenggarakan untuk membahas upaya percepatan pencapaian cita-cita menjadi produsen halal global utama.


(Rapat paripurna kedua) bertujuan untuk menindaklanjuti rapat November lalu. Saat itu, Wapres mengimbau kementerian dan lembaga pemerintah, bahkan mulai sekarang, pemerintah daerah, untuk mensinergikan dan menyelaraskan upaya penerapan keuangan dan ekonomi syariah. agenda,” kata Menkeu, Senin (23/5) lalu.

Share: