Berbagi Info Terbaik

Cepatinfo.com

BPK Temukan DKI Kelebihan Bayar Gaji dan Belanja Barang Pada 2021

Cepatinfo.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta menemukan adanya kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp4,17 miliar, serta belanja barang dan jasa sebesar Rp3,13 miliar berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2021.

“BPK menekankan pentingnya peningkatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan rekening kas di Organisasi Perangkat Daerah dan Bank DKI,” kata Kepala Perwakilan BPK DKI Dede Sukarjo di Gedung DPRD DKI Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Selasa (31/5).

Temuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2021.

BPK DKI juga menemukan adanya kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak sebesar Rp3,52 miliar.

Tak hanya lebih bayar, BPK juga menemukan kekurangan penerimaan pajak daerah sebesar Rp141,63 miliar.

Pasalnya, kata dia, ada 303 wajib pajak yang sudah membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan telah selesai mengganti nama sertifikat hak milik atas tanah atau bangunan tetapi BPHTB kurang ditetapkan sebesar Rp141,63 miliar.

“Hal itu terjadi karena validasi atau validasi bukti pembayaran BPHTB dilakukan sebelum proses verifikasi dan validasi perhitungan penetapan BPHTB,” kata Dede.

Selain itu, BPK juga menemukan kekurangan dalam penagihan dan penyetoran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp13,53 miliar.

Sementara itu, dalam pengelolaan aset, BPK juga menemukan kekurangan pemenuhan kewajiban koefisien lantai bangunan sebesar Rp2,17 miliar, dan pencatatan aset rangkap atau aset tetap belum ditentukan.

Selain itu, terdapat 3.110 bidang tanah yang belum bersertifikat dan penggunaan aset tetap oleh pihak ketiga tidak didukung oleh perjanjian kerjasama.

Dede juga meminta agar tidak ada masalah dalam penggunaan rekening kas daerah dan rekening escrow atau rekening penampungan tanpa dasar hukum, sehingga BPK meminta agar sisa dana di rekening escrow segera ditransfer ke rekening kas daerah sesuai dengan yang ditetapkan. batas waktu.

Temuan tersebut menjadi catatan penting bagi Pemprov DKI dalam mengelola keuangan daerah, meski dalam Laporan Keuangan 2017 hingga 2021 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Tanpa mengurangi apresiasi atas upaya yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta, maka dalam rangka mendorong peningkatan dan kualitas pengelolaan keuangan dan tanggung jawab negara, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian Pemprov DKI agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali. ," dia berkata.

Share: